PENERIMAAN SISWA BARU ORANG TUA MURID BINGUNG

PENERIMAAN SISWA BARU ORANG TUA MURID BINGUNG

Bulan-bulan ini adalah momen yang sulit dan membingungkan, terutama bagi orang tua murid yang mau memasukkan anak-anaknya ke sekolah. Sulit dan membingungkan berkaitan dengan finansial dan proses seleksi masuk sekolah. Masuk sekolah berarti harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk keperluan seragam sekolah, sumbangan pembangunan, pembayaran uang buku, LKS dan keperluan-keperluan lain yang kadang sulit dimengerti. Hal ini seperti diungkap salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya :”Katanya pemerintah melarang sekolah memungut uang pendaftaran, SPP, pembangunan karena dapat menyulitkan rakyat kecil dan menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi mengapa sekolah masih saja memungut uang pendaftaran, pembangunan. Aapalagi istilah SPP kini mendapatkan tameng kuat dengan istilah uang komite yang katanya berdasarkan permupakatan para orang tua murid, tapi orang tua murid yang mana”.

Apa yang menjadi masalah di atas diungkap lebih jauh Abu Hanna Wa Qila pegiat sosial di bidang pendidikan akar rumput pada Pusat Kajian Islam dan Pendidikan (P.KIP). Beliau menyatakan : “Masyarakat kecil sedang dihadapkan pada situasi yang dilematis anatara keinginan mendapatkan pendidikan dengan kemampuan finansial. Setiap orang tentu berharap perubahan dan peningkatan taraf hidup terutama bagi mereka yang terbiasa berada di bawah bergelut dengan kompleksitas ketertindasan melalui piranti pendidikan. Tapi pada saat yang sama hak mendapatkan pendidikan harus dibayar dengan uang yang tidak sedikit, terutama pada saat pendaftaran siswa baru yang berlangsung serentak. Pada momentum ini paling tidak orang tua murid sudah harus menyiapkan uang jutaan, jumlah yang pasti sulit terjangkau terlebih dalam kondisi seperti ini sekolah sudah cukup ‘pintar’ membuat argumentasi menarik uang dengan alasan keperluan PSB mulai dari pengadaan seragam, pengadaan buku-LKS, pengembangan fisik sekolah, pengadaan dan pembelian multimedia dan seambrek alasan lain yang tentu muskil dipahami kalangan bawah. Kondisi ini berlaku umum di kalangan sekolah-sekolah negeri yang semestinya harus memiliki kepekaan sosial. Dimanakah relevansi program sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah mulai SD hingga SMA”.

Dalam rangka menemukan relevansi antara good will pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, salah satunya dengan program pendidikan gratis, Komunitas Kampung Media Sopok Angen menyambangi salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Pringgarata yang banyak dincar lulusan SMP dan MTs yang ada di sekitar. Dari informasi panitia dan beberapa pendaftar diperoleh informasi untuk pendaftaran dikenakan uang pendaftaran lima belas ribu rupiah, katanya sebagai pengganti map yang telah disiapkan panitia. Kata panitia, dulu sebenarnya uang map dikenakan untuk pendaftar lima ribu rupiah tapi sekarang dinaikkan menjadi lima belas ribu. Argumentasi penarikan uang map ini adalah karena Pemerintah melarang penarikan uang pendaftaran siswa baru. Sedangkan ancar-ancar uang yang harus dikeluarkan siswa baru untuk pendaftaran di sekolah ini (SMA Negeri 1 Pringgarata) berkisar satu juta limaratus ribu rupiah, meliputi pengadaan seragam, pemeliharaan LCD Multimedia, pengembangan sekolah, OSIS, Placement test dan keperluan-keperluan lain termasuk pengadaan LKS.

Dari gambaran satu sekolah yang berada di tingkat kecamatan di atas kita dapat menaksir dengan kemampuan finansial masyarakat bawah yang sulit dan pas-pasan. Mereka tentu akan kesulitan, apalagi yang berada di lingkungan perkotaan. Maka tidak berlebihan pendidikan adalah mahal. Pendidikan yang bermutu dan baik adalah mimpi bagi rakyat kecil, apalagi berharap perubahan yang berarti dalam hidup jauh panggang dari api.